Aceh Net | BANDA ACEH– Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia (YAKOPI) melakukan konsultasi dengan sejumlah pemangku kepentingan di Aceh terkait kajian kelayakan awal (pre-feasibility study) pengembangan program Mangrove Restoration Living Lab in Indonesia sebagai upaya memperkuat konservasi dan rehabilitasi ekosistem mangrove di wilayah pesisir Aceh.
Konsultasi tersebut berlangsung melalui Focus Group Discussion (FGD) di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, Senin (2/11/2026).
Di DLHK Aceh, kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Kepala Dinas LHK Aceh. Diskusi dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Kawasan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (PKSDAE), M. Daud, S.Hut., M.Si., yang mewakili Kepala DLHK Aceh.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Bidang PPH dan Bidang PDASPM DLHK Aceh. Dalam pertemuan itu, dibahas berbagai aspek awal terkait peluang pengembangan Living Lab sebagai pusat pembelajaran, penelitian, pengembangan teknologi, serta praktik restorasi dan rehabilitasi ekosistem mangrove.
Sementara itu, di DKP Aceh, rencana kolaborasi tersebut juga mendapat sambutan positif dari Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Oni Kandi, S.Pi., M.Si. Pertemuan ini menjadi bagian penting dalam menjajaki dukungan dan sinergi lintas sektor, khususnya dalam pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
Direktur YAKOPI, Dr. Meilinda Suriani Harefa, S.Pd., M.Si., mengatakan bahwa konsultasi dengan DLHK dan DKP Aceh merupakan langkah awal yang strategis untuk memastikan rencana pengembangan Mangrove Restoration Living Lab dapat berjalan berdasarkan kebutuhan, potensi, serta kondisi ekosistem mangrove di Aceh.
“Melalui inisiatif Mangrove Restoration Living Lab, kami ingin mendorong pendekatan restorasi mangrove yang tidak hanya berorientasi pada penanaman, tetapi juga mengedepankan pembelajaran, penelitian, pengembangan inovasi, dan pelibatan aktif masyarakat pesisir. Dengan demikian, upaya restorasi dapat memberikan manfaat ekologis sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Meilinda.
Ia menambahkan, kolaborasi dengan pemerintah daerah, akademisi, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam membangun model pengelolaan dan restorasi mangrove yang berkelanjutan.
Menurutnya, Aceh memiliki potensi ekosistem mangrove yang perlu dijaga dan dikelola secara optimal. Karena itu, pengembangan Living Lab diharapkan dapat menjadi ruang kolaborasi untuk menghasilkan praktik-praktik restorasi yang berbasis ilmu pengetahuan, sesuai dengan karakteristik wilayah, serta dapat direplikasi di kawasan pesisir lainnya.
YAKOPI berharap konsultasi awal ini dapat menjadi fondasi bagi terbangunnya kemitraan strategis bersama DLHK dan DKP Aceh dalam mendukung agenda konservasi pesisir, mitigasi perubahan iklim, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pemberdayaan masyarakat yang bergantung pada sumber daya pesisir.
Melalui kolaborasi tersebut, pengembangan Mangrove Restoration Living Lab diharapkan menjadi salah satu langkah nyata dalam memperkuat komitmen bersama menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove dan kawasan pesisir Aceh.
