AcehNet | BANDA ACEH — Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah (Dek Fadh), memimpin rapat lanjutan pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang berlangsung di Aula Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh, Minggu (25/10/2026).
Rapat tersebut difokuskan untuk mencermati dan menelaah sejumlah poin penting dalam draf final Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas UUPA yang merupakan usul inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Langkah ini diambil guna memastikan seluruh substansi perubahan relevan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan perlindungan hak-hak kekhususan Aceh.
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Aceh mengkaji setiap ketentuan yang tercantum dalam draf final secara mendalam dan menyeluruh. Hasil dari pembahasan ini akan menjadi bahan penyusunan masukan serta rekomendasi resmi dari Pemerintah Aceh terhadap materi perubahan regulasi tersebut.
Dihadiri Jajaran Pejabat Utama Pemprov Aceh
Pelaksanaan rapat kerja ini turut dihadiri Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, para Asisten Sekda Aceh, serta jajaran Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan kepala biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh.
Sebagai informasi, DPR RI secara resmi telah menyetujui RUU tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai usul inisiatif DPR RI. Persetujuan tersebut menjadi tahapan krusial dalam proses legislasi nasional untuk memperbarui payung hukum tata kelola pemerintahan di Aceh.
UUPA merupakan landasan hukum fundamental bagi pelaksanaan kekhususan dan kewenangan otonomi Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, Pemerintah Aceh terus mengawal proses perubahan regulasi ini agar keberlanjutan pelaksanaan kewenangan serta tata kelola pemerintahan Aceh tetap berjalan optimal dan berkepastian hukum.
