AcehNet | Surabaya,- Persaingan kekuatan dunia kini merambah penguasaan data, kecerdasan buatan (AI), semikonduktor, hingga infrastruktur digital. Perubahan geopolitik dan geoekonomi tersebut dinilai perlu diantisipasi Indonesia agar tidak semakin bergantung pada teknologi asing yang dapat memengaruhi kedaulatan dan ketahanan nasional.
Pesan itu disampaikan Tenaga Profesional Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Lemhannas RI sekaligus dosen Universitas Dian Nusantara, Jakarta, Caturida Meiwanto Doktoralina, Ph.D., saat menjadi pemateri Temu Nasional Satu Dekade Asosiasi Program Studi Ilmu Politik se-Indonesia (APSIPOL) di Universitas Airlangga, Surabaya, Senin (2/11/2026).
Kegiatan bertema Kedaulatan Digital dan Masa Depan Demokrasi Indonesia tersebut diikuti sekitar 150 peserta. APSIPOL, yang berdiri pada 2016, kini menaungi 77 program studi ilmu politik dan bidang terkait dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia
Membawakan materi Ketahanan Digital Menghadapi Geopolitik dan Geostrategi Baru, Caturida menjelaskan bahwa persaingan antarnegara tidak lagi bertumpu pada kekuatan militer dan penguasaan wilayah. Kemampuan mengelola informasi, mengembangkan teknologi, dan mengamankan sistem digital turut menentukan posisi suatu negara dalam hubungan internasional
Persaingan teknologi juga berpengaruh terhadap perdagangan, investasi, dan rantai pasok dunia. Pembatasan ekspor komponen strategis, gangguan layanan digital, hingga serangan siber dapat memengaruhi aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.
Catur mengingatkan pentingnya memperkuat kemampuan teknologi nasional tanpa memutus kerja sama dengan negara lain. Pilihan tersebut disebut sebagai geostrategi kedaulatan tanpa isolasi, dengan menempatkan perlindungan data, keamanan siber, pengembangan sumber daya manusia, dan kemitraan internasional sebagai bagian dari upaya menjaga kepentingan Indonesia.
Perhatian terhadap data juga berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah. Informasi yang akurat, terlindungi, dan terintegrasi membantu pemerintah menentukan sasaran kebijakan, menyalurkan program secara tepat, serta mengevaluasi manfaat pembangunan bagi masyarakat.
Selain persoalan teknologi, Caturida menyoroti pentingnya menjaga persatuan bangsa di tengah keragaman pandangan. Indonesia yang dibangun dari berbagai suku, budaya, agama, dan pemikiran tidak harus menyatukan seluruh persepsi untuk mencapai kemajuan.
Menurut akademisi Universitas Dian Nusantara tersebut, perbedaan pendapat perlu dihormati selama seluruh pihak memiliki kesepakatan mengenai tujuan yang hendak dicapai.
Pembagian tanggung jawab dan ukuran keberhasilan dapat menjadi pedoman kerja sama tanpa menghilangkan kebebasan berpikir. Dimana pandangan tersebut dikaitkan dengan pengalaman para pendiri bangsa yang membangun kesepakatan melalui dialog politik sehingga melahirkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.
Pesan kebangsaan itu juga disampaikan kepada perguruan tinggi yang tergabung dalam APSIPOL. Pak Catur mengajak dosen dan mahasiswa mengembangkan penelitian bersama yang dapat membantu pemerintah menjawab persoalan geopolitik, geoekonomi, demokrasi, dan ketahanan digital.
Sebab Kolaborasi antarprogram studi, lintas fakultas, dan antarkampus diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan mengenai kedaulatan data, keamanan siber, disinformasi politik, tata kelola AI, serta dampak perubahan ekonomi global terhadap Indonesia.
Caturida mengingatkan agar kegiatan akademik tidak berhenti pada penyelenggaraan seminar, penyusunan laporan, atau penerbitan karya ilmiah. Hasil penelitian perlu digunakan untuk memperbaiki kebijakan, menyelesaikan persoalan masyarakat, dan mendukung prioritas pembangunan nasional. Peran tersebut dapat dimulai dengan menyelaraskan visi dan misi perguruan tinggi, kurikulum, pembelajaran, serta penelitian dosen dan mahasiswa dengan Asta Cita. Setiap kampus tetap memiliki ruang untuk menentukan strategi sesuai keunggulan keilmuan dan kebutuhan daerahnya.
Apresiasi juga disampaikan kepada Universitas Airlangga atas prestasinya dalam pengembangan akademik dan jejaring internasional. Pak Catur berharap capaian UNAIR dapat membangkitkan semangat perguruan tinggi lain untuk memperkuat penelitian dan memperluas kerja sama yang bermanfaat bagi Indonesia.
Perubahan teknologi turut membawa tantangan bagi tenaga pendidik. Caturida mengajak dosen terus memperbarui pengetahuan, menyesuaikan pembelajaran, serta memeriksa manfaat kegiatan akademik bagi mahasiswa dan masyarakat.
“Jangan hanya melihat kegiatan sudah terlaksana, tetapi perhatikan apakah hasilnya benar-benar bermanfaat dan mampu mengikuti perubahan,” demikian pokok pesan yang disampaikan dalam paparannya.
Seusai menyampaikan materi, Pak Catur juga menyinggung kebiasaan masyarakat membagikan informasi melalui media sosial tanpa terlebih dahulu memeriksa kebenarannya. Kebiasaan tersebut berisiko menimbulkan kesalahpahaman, terlebih ketika informasi yang keliru sudah tersebar luas.
“Jangan asal sharing. Baca dahulu dan periksa kebenarannya. Jangan sampai setelah viral, kita justru sibuk ‘nyaring’ di berbagai media untuk melakukan klarifikasi. Dampaknya bisa merugikan dan melelahkan,” ujar Caturida.
Peringatan serupa berlaku bagi penggunaan aplikasi bajakan dan perangkat lunak dari sumber tidak resmi. Program yang tidak tepercaya dapat mengandung perangkat berbahaya, membuka akses terhadap informasi pribadi, dan mengganggu keamanan sistem.
Pak Catur mengajak generasi muda membiasakan diri memeriksa sumber informasi, menggunakan aplikasi resmi, dan menjaga data pribadi. Literasi digital dinilai penting agar masyarakat dapat memanfaatkan kemajuan teknologi tanpa mengabaikan keselamatan informasi.
Temu Nasional Satu Dekade APSIPOL dibuka oleh Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. Muhammad Madyan, S.E., M.Si., M.Fin. Acara tersebut juga diisi sambutan dari M. Muttaqien, S.IP, MA., Ph.D. pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prof. Dr. Muhammad Asfar, Drs., M.Si sebagai kepala Departemen Ilmu Politik, serta Dr. Asep Sahid Gatara, S.Ag., M.Si. sebagai Ketua APSIPOL.
Dalam kesempatan itu, Prof. Badri Munir Sukoco, Ph.D., hadir mewakili Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Brian Yuliarto, Ph.D. Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi periode 2022–2024 sekaligus mantan Bupati Banyuwangi periode 2010–2020, Abdullah Azwar Anas, turut berbagi pengalaman mengenai pengembangan inovasi pemerintahan dan pelayanan publik yang menjawab kebutuhan masyarakat.
Caturida berharap momentum sepuluh tahun APSIPOL dapat memperkuat kerja sama akademik yang menghasilkan manfaat bagi bangsa.
Kemampuan menghadapi persaingan global, menghormati perbedaan pandangan, dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab diharapkan mendukung pencapaian Asta Cita serta Indonesia Emas 2045. []
