AcehNet | Banda Aceh,- Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Mualem-Dek Fad diminta untuk menyiapkan kebijakan khusus pro-rakyat yang melindungi rakyat berinvestasi.
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Eksekutif For-Bina, Muhammad Nur pada Sabtu (28/12/2024) di Banda Aceh, menurutnya, kebijakan ini sangat penting untuk melindungi rakyat yang berinvestasi di Aceh.
“Kita berikan apresiasi kepada Gakkum dan dorong pemerintahan Mualem-Dek Fadh untuk menyiapkan kebijakan khusus yang pro-rakyat,” kata Muhammad Nur, Sabtu (28/12).
Muhammad Nur menekankan bahwa kebijakan pro-rakyat merupakan kode keras bagi Mualem-Dek Fadh yang akan memimpin Aceh selama lima tahun (2025-2029). Ia mengingatkan bahwa warisan kemiskinan masih menjadi beban berat bagi pemerintahan Mualem-Dek Fadh.
“Jika rakyat tidak dilindungi, mereka akan terus menjadi korban kegiatan ilegal,” tegasnya.
Kebijakan terkait aktivitas pertambangan dan perkebunan masih harus berurusan dengan Pusat, yang lebih mudah diakses oleh investor besar. “Tanpa dukungan kebijakan, rakyat akan terus bermasalah dengan aparat penegakan hukum,” tambahnya.
Baca Juga: Direktur Eksekutif For-Bina Minta Mualem-Dek Fad Pilih Sekda Tegas dan Loyal
Pada Januari 2025, kebijakan PPN 12 persen akan berdampak luas bagi seluruh rakyat. “Jika rakyat tidak diproteksi, akan semakin sulit mengatasi problem kemiskinan di Aceh,” ingat Muhammad Nur.
