AcehNet | BANDA ACEH – Kuasa hukum DS alias DD membantah tuduhan dugaan penggelapan dana arisan online senilai Rp275 juta yang dilaporkan salah seorang peserta berinisial BHH ke Polda Aceh.
Mereka menegaskan, dana yang menjadi objek laporan tersebut bukan untuk dikuasai secara pribadi, melainkan telah disalurkan kepada pihak yang dinilai berhak berdasarkan hasil penghitungan dan kesepakatan internal anggota arisan.
Pernyataan tersebut disampaikan tim kuasa hukum DS, yakni Ata Azhari, S.H., Muhammad Iqbal, S.H., dan Astrid Miranti, S.H., dalam keterangan pers di Banda Aceh, Sabtu (21/11/2026).
Kuasa hukum DS Muhammad Iqbal menjelaskan, persoalan tersebut bermula dari adanya perbedaan klaim kepemilikan nomor penarikan atau get, tunggakan pembayaran iuran, serta perhitungan hak dan kewajiban sejumlah anggota arisan.
“Pengelolaan dana dilakukan sebagai bagian dari penyelesaian persoalan internal arisan yang melibatkan sejumlah anggota. Jadi, tidak benar apabila dana tersebut disebut dikuasai untuk kepentingan pribadi,” tegas Muhammad Iqbal, S.H., salah seorang kuasa hukum DS.
Menurutnya, berdasarkan dokumen pengumuman kepada anggota, pada 9 Juli 2026 telah dilaksanakan musyawarah yang dihadiri lima orang perwakilan dari total delapan anggota dan disaksikan oleh kuasa hukum.
Dalam musyawarah tersebut, disepakati bahwa Get Nomor 11 bulan Juli 2026 untuk sementara dikelola oleh admin arisan, DS, guna dilakukan penghitungan berdasarkan urutan nomor get, bukti transfer, serta catatan dan pernyataan anggota dalam grup WhatsApp.
Kesepakatan itu, lanjut kuasa hukum, diambil dengan mempertimbangkan adanya tunggakan pembayaran iuran dan perubahan klaim kepemilikan nomor get yang dinilai berdampak terhadap pemenuhan hak anggota lainnya.
Dana Rp275 Juta Disebut Telah Disalurkan
Tim kuasa hukum juga menegaskan bahwa dana arisan senilai Rp275 juta tersebut telah disalurkan melalui transfer kepada pihak-pihak yang dinilai berhak berdasarkan hasil penghitungan dan penyelesaian kewajiban anggota.
Proses penyaluran, menurutnya, dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh anggota arisan lainnya.
Kliennya kata kuasa hukum, juga telah diberikan kesempatan untuk hadir dan menunjukkan bukti apabila merasa sebagai pihak yang berhak menerima Get Nomor 11. Kesempatan tersebut sekaligus menjadi ruang untuk menyampaikan klaim terkait penerimaan dana arisan pada periode sebelumnya.
Dalam proses klarifikasi, pihak DS mengaku telah memperlihatkan bukti transfer serta dokumen pengelolaan arisan yang memuat riwayat pembayaran iuran dan penerimaan dana anggota.
Namun, menurut kuasa hukum, masih terdapat perbedaan keterangan mengenai penerimaan dana pada bulan-bulan sebelumnya, meskipun bukti transaksi dan dokumen pengelolaan telah diperlihatkan di hadapan anggota arisan serta kuasa hukum masing-masing pihak.
Muhammad Iqbal menilai, perbedaan klaim tersebut harus diperiksa secara menyeluruh dengan mempertimbangkan seluruh bukti transaksi, riwayat pembayaran, dan kesepakatan anggota.
“Persoalan ini harus dilihat secara utuh. Tidak bisa hanya berdasarkan satu pernyataan, tetapi perlu dicocokkan dengan seluruh bukti transfer, catatan pembayaran, dan kesepakatan yang pernah dibuat para anggota,” ujarnya.
Melalui kuasa hukumnya, DS membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa persoalan dana arisan berkaitan dengan perbedaan perhitungan hak serta kewajiban para anggota yang perlu diperiksa berdasarkan bukti dan kesepakatan yang ada, Tutup Muhammad Iqbal.





















