AcehNet|NAGAN RAYA – Koalisi NGO HAM menyoroti persoalan yang menimpa sejumlah masyarakat Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, yang dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait laporan dugaan pengancaman dan pemerasan terhadap seseorang berinisial CE
Direktur Koalisi NGO HAM, Khairil Arista, S.H., selaku lembaga pendamping masyarakat yang dilaporkan, menyayangkan persoalan tersebut karena dinilai telah menimbulkan tekanan psikologis bagi masyarakat setempat, ujarnya dalam keterangan rilis pada Jum’at (20/11/2026).
Menurut Khairil, persoalan yang terjadi berawal dari kesalahpahaman antara para pihak. Bahkan, permasalahan tersebut sebelumnya telah diselesaikan melalui musyawarah dan perdamaian yang turut disaksikan oleh Bhabinkamtibmas serta Bintara Pembina Desa (Babinsa).
Namun, belakangan sejumlah warga kembali harus berhadapan dengan proses pemeriksaan kepolisian menyusul adanya laporan terhadap tiga orang masyarakat Beutong Ateuh Banggalang.
“Peristiwa yang terjadi di Beutong dan telah menyeret masyarakat awam ke dalam kondisi yang tidak baik secara psikologis ini sangat disayangkan masih bisa terjadi,” ujar Khairil.
Ia menilai, langkah pelaporan terhadap masyarakat yang berupaya mempertahankan tanah kelahirannya merupakan respons yang berlebihan, terlebih persoalan tersebut sebelumnya telah menemukan jalan penyelesaian melalui musyawarah.
“Ini bentuk kriminalisasi warga yang sangat terstruktur dan ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut hanya karena masyarakat mempertahankan ruang hidup dan lingkungannya,” tegasnya.
Khairil menjelaskan, persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kekhawatiran masyarakat terhadap aktivitas eksploitasi sumber daya alam, khususnya pertambangan emas, di kawasan Beutong Ateuh Banggalang.
Sebelumnya, aktivitas eksploitasi emas di kawasan tersebut menjadi perhatian publik setelah izin usaha pertambangan PT Emas Mineral Murni (EMM) dicabut melalui putusan Mahkamah Agung pada 2019.
Kini, masyarakat kembali dihadapkan pada kekhawatiran terhadap aktivitas pihak luar yang disinyalir ingin memanfaatkan potensi sumber daya alam di wilayah tersebut tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan kerusakan lingkungan yang mungkin ditimbulkan.
Masyarakat Beutong Ateuh Banggalang sendiri berkomitmen mempertahankan tanah leluhur atau tanoh endatu dari ancaman eksploitasi yang berpotensi merusak lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.
Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Sebagian besar wilayah Beutong Ateuh Banggalang masih berupa kawasan hutan yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati dan termasuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), salah satu kawasan penting bagi keberlangsungan ekosistem dan lingkungan hidup di Aceh.
Menurut Koalisi NGO HAM, perlindungan terhadap kawasan tersebut harus menjadi perhatian bersama. Pemanfaatan sumber daya alam semestinya tidak mengabaikan hak masyarakat atas ruang hidup serta keberlanjutan lingkungan.
Atas kondisi tersebut, Koalisi NGO HAM meminta seluruh pihak, termasuk aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap sumber daya alam di Beutong Ateuh Banggalang, agar menyikapi persoalan secara bijaksana dan mengedepankan penyelesaian yang tidak merugikan masyarakat.
Khairil mengingatkan agar kepentingan ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam tidak justru menempatkan masyarakat sebagai korban.
“Jangan sampai hanya karena ingin mengeruk sumber daya alam di bumi Beutong, masyarakat yang justru menjadi korban,” pungkasnya.





















