AcehNet | Banda Aceh – Ratusan mahasiswa dan elemen masyarakat yang tergabung dalam “Gerakan Aceh Melawan” (GAM ) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Aceh pada Senin, 16 Juni 2025.
Sekitar 700 san peserta dari berbagai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), organisasi kepemudaan, dan aliansi masyarakat sipil turut ambil bagian dalam aksi tersebut. Mereka membawa sejumlah tuntutan yang dinilai menyangkut kedaulatan dan perdamaian Aceh.
Beberapa tuntutan utama yang disuarakan meliputi pengembalian empat pulau yang diduga dialihkan tanpa koordinasi, pencopotan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta penolakan terhadap rencana pembentukan empat batalyon militer baru di wilayah Aceh.
Selain itu, massa juga mendesak agar Dana Otonomi Khusus Aceh dipermanenkan dan menyerukan pentingnya menjaga serta menegakkan kesepakatan damai yang tertuang dalam MoU Helsinki.
“Kami lahir dari konflik! Jangan bangunkan singa yang sedang diam!” seru peserta aksi. Mereka menegaskan bahwa aksi ini bukan bentuk provokasi atau upaya menciptakan kekacauan, melainkan sebagai peringatan agar pemerintah pusat tidak mengabaikan suara rakyat Aceh.
Dalam aksinya peserta juga membawa sejumlah spanduk bertuliskan sejumlah tuntutan, salah satu diantaranya bertuliskan “Referendum”
Para demonstran menyatakan akan bertahan dan menginap di area Kantor Gubernur hingga tuntutan mereka dapat disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo, yang dijadwalkan bertemu Gubernur Aceh pada hari berikutnya.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Biro Pemerintahan Aceh, Dr. Syakir, menyatakan bahwa pihaknya tengah menyusun dokumen resmi untuk dibahas di tingkat nasional dan berkomitmen memperjuangkan aspirasi rakyat Aceh di Jakarta.
Dari Banda Aceh, suara rakyat bergema lantang: perdamaian bukan sekadar janji, melainkan warisan yang harus dijaga bersama.
