AcehNet | Sinabang – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BBPOM Aceh) bersama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Aceh Selatan (Loka POM di Aceh Selatan) terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Simeulue yang diselenggarakan di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue (Bappeda Simeulue), Senin (15/06/2026).
Kegiatan ini diikuti oleh berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan, antara lain Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue (Setda Simeulue), Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue (Dinkes Simeulue), Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue (DKP Simeulue), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Simeulue (Disperindagkop UKM Simeulue), Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue (Distanpang Simeulue), Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Simeulue (Disnakbun Simeulue), serta Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Simeulue (Kwarcab Pramuka Simeulue). Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam pembinaan serta pengawasan Obat dan Makanan, sekaligus meningkatkan perlindungan masyarakat melalui upaya menjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk yang beredar.
Kepala BBPOM Aceh, Riyanto, dalam arahannya menyampaikan bahwa Kabupaten Simeulue merupakan wilayah kerja Loka POM di Aceh Selatan yang berada dalam koordinasi BBPOM Aceh. Oleh karena itu, sinergi antara BPOM, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat guna mendukung efektivitas pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kepulauan tersebut.
“Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tanggung jawab bersama. Melalui kolaborasi yang kuat antara BPOM, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, kita dapat memastikan masyarakat memperoleh produk yang aman, bermutu, dan bermanfaat,” ujar Riyanto.
Pada kesempatan tersebut, Riyanto juga menegaskan komitmen BBPOM Aceh dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Simeulue melalui pendampingan sertifikasi dan perizinan produk. Pendampingan tersebut mencakup produk pangan olahan, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), izin edar BPOM, hingga produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).
“Kami ingin semakin banyak produk unggulan Simeulue yang memiliki legalitas dan memenuhi standar keamanan serta mutu. Dengan demikian, produk-produk lokal dapat meningkatkan daya saing dan menjangkau pasar yang lebih luas,”tambahnya.
Dalam pembahasan terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Riyanto menekankan pentingnya pengawasan yang berkelanjutan meskipun sarana telah memperoleh izin atau memenuhi persyaratan kelayakan. Menurutnya, pengawasan pasca-perizinan perlu terus dilakukan untuk memastikan standar keamanan pangan tetap diterapkan secara konsisten.
“Pemberian izin harus dilakukan secara selektif sesuai ketentuan yang berlaku dan diikuti dengan pengawasan yang berkesinambungan. Hal ini penting untuk memastikan keamanan pangan tetap terjaga dan masyarakat memperoleh perlindungan yang optimal,” tegas Riyanto.
Selain rapat koordinasi dan bimbingan teknis, Riyanto bersama tim BBPOM Aceh juga melakukan audiensi dengan Bupati Simeulue, Mohammad Nasrun Mikaris, di Pendopo Bupati Simeulue. Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Simeulue.
Dalam audiensi tersebut, Riyanto menyampaikan rencana kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha apotek yang akan dilaksanakan pada 16 Juni 2026. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh sarana kefarmasian memiliki perizinan yang sesuai serta menerapkan sistem pengadaan obat yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga keamanan, mutu, dan khasiat obat yang beredar tetap terjamin.
Selain itu, BBPOM Aceh juga menyampaikan komitmennya untuk mendampingi pelaku usaha dalam proses sertifikasi dan perizinan berbagai produk unggulan daerah, seperti AMDK, garam konsumsi, dan produk pangan olahan lainnya. Pendampingan tersebut diharapkan mampu meningkatkan jumlah produk lokal Simeulue yang memenuhi standar keamanan dan mutu serta memiliki daya saing yang lebih tinggi.
Pada kesempatan yang sama, Riyanto turut menyampaikan pentingnya dukungan Pemerintah Kabupaten Simeulue terhadap implementasi Program Kabupaten/Kota Pangan Aman serta penguatan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/6206/SJ tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.
Selain itu, disampaikan pula informasi terkait Surat Edaran Gubernur Aceh mengenai pengendalian resistensi antimikroba yang menegaskan bahwa antibiotik tidak boleh diperjualbelikan secara bebas tanpa resep dokter. Dalam pertemuan tersebut, BBPOM Aceh juga memperkenalkan program Saka POM sebagai sarana edukasi generasi muda mengenai keamanan Obat dan Makanan melalui institusi pendidikan dan Gerakan Pramuka di Kabupaten Simeulue.
Bupati Simeulue, Mohammad Nasrun Mikaris, menyambut baik berbagai program yang ditawarkan BBPOM Aceh dan menyatakan dukungannya terhadap upaya pembinaan serta pengawasan Obat dan Makanan di daerah.
“Pemerintah Kabupaten Simeulue siap mendukung berbagai program pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan BPOM. Kami berharap sinergi ini dapat meningkatkan perlindungan masyarakat sekaligus mendorong lahirnya lebih banyak produk unggulan daerah yang aman, bermutu, dan berdaya saing,” ujar Mohammad Nasrun Mikaris.
Melalui kegiatan rapat koordinasi, bimbingan teknis, dan audiensi ini, BBPOM Aceh berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, instansi teknis, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem pengawasan Obat dan Makanan yang efektif.
Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, diharapkan masyarakat Simeulue memperoleh perlindungan yang lebih optimal sekaligus mendorong tumbuhnya produk-produk lokal yang aman, bermutu, dan mampu menjadi kebanggaan daerah.
