AcehNet | Banda Aceh,- Ketua Gerakan Pemuda Iskandar Muda (GePIM) Aceh, Zulhadi, mendesak Pemerintah Indonesia menetapkan status darurat bencana nasional untuk Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Langkah ini dinilai penting karena pemerintah daerah tidak mampu menanggulangi dampak banjir yang meluas.
“Kita membutuhkan bantuan Pemerintah Pusat karena saat ini berada dalam kondisi darurat. Dengan penetapan status emergency, situasi dapat segera tertangani. Kami juga berharap negara-negara sahabat dan NGO internasional dapat membantu, sebab saat ini kita menghadapi krisis kemanusiaan,” ujar Zulhadi, Jumat, 5 Desember 2025.
Zulhadi menyatakan, apabila Pemerintah Pusat tidak menetapkan status bencana nasional, maka pihaknya menyerukan boikot terhadap partai-partai nasional (Parnas) di Aceh serta kebijakan Pemerintah Pusat. Ia juga mengajak masyarakat menyuarakan mosi tidak percaya kepada presiden. Menurutnya, hingga hari kesembilan setelah bencana, belum ada keputusan apa pun dari Pemerintah Pusat, sementara ribuan warga Aceh belum menerima bantuan.
Ia menambahkan, distribusi logistik yang menumpuk di sejumlah bandara tidak dapat disalurkan ke lokasi pengungsian karena keterbatasan armada, khususnya helikopter. Akses darat juga terhambat akibat kerusakan jalan dan jembatan.
“Setelah banjir, Aceh berhadapan dengan ancaman kelaparan akibat hancurnya sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Ini sudah di depan mata. Belum lagi kerusakan infrastruktur — bencana banjir ini lebih parah dari tsunami 2004,” kata Ketua GePIM Aceh tersebut. Ia berharap Pemerintah Aceh segera membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, meskipun Pemerintah Indonesia dinilai kurang berperan dalam penanganan bencana saat ini.
Menurutnya, Pemerintah Indonesia seharusnya lebih terbuka terhadap misi kemanusiaan dari luar negeri. “Untuk apa harus malu-malu? Bantuan luar dapat meringankan beban pemerintah pusat,” ujar Zulhadi. Ia mempertanyakan apakah bantuan internasional sengaja dihambat untuk wilayah Sumatra. “Sepertinya Pemerintah Indonesia lebih memilih urusan politik daripada urusan kemanusiaan.”
“Jika mereka menutup mata, maka kita harus bersuara dan menggemakan mosi tidak percaya kepada Presiden. Apa yang terjadi di Aceh saat ini merupakan bukti ketidakpedulian Pemerintah Indonesia terhadap bencana di Sumatra dan warga yang terancam di dalamnya. Kalau mereka tidak peduli, untuk apa kita tetap bersama-sama,” tegasnya.
Zulhadi juga menilai Pemerintah Indonesia tidak jujur mengenai kemampuan mereka menangani kondisi darurat di Sumatra, khususnya Aceh.
